Jakarta FIFA merilis dokumen yang memberatkan langkah Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) terkait tujuh pemain naturalisasi. Tujuh pemain tersebut ialah Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Jon Irazabal, Joao Figueiredo, Hector Hevel, dan Imanol Machuca.
Mereka diklaim memiliki garis keturunan Malaysia melalui kakek atau nenek, namun dokumen yang digunakan untuk mendukung klaim tersebut terbukti palsu. FIFA kemudian menjatuhkan hukuman larangan bermain selama 12 bulan kepada ketujuh pemain serta denda kepada FAM.
Keputusan Komite Banding FIFA yang diterbitkan pada 3 November 2025 menegaskan bahwa Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) terbukti menyerahkan dokumen pemain yang telah dipalsukan dalam proses pendaftaran tujuh pemain naturalisasi.
FIFA secara tegas menolak alasan FAM yang mengklaim terjadinya kesalahan teknis oleh staf administrasi dalam proses pengiriman dokumen. Menurut FIFA, pembelaan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terungkap.
Dalam dokumen keputusan bernomor 251, Komite Banding FIFA menyebut bahwa FAM mencoba mengecilkan keseriusan pelanggaran dengan menggambarkan perubahan pada dokumen resmi sebagai penyesuaian administratif.
Namun, pengakuan dari Sekretaris Jenderal FAM bahwa staf internal terlibat dalam menangani dan memformat beberapa salinan akta kelahiran, termasuk konten yang diubah, disebut FIFA sebagai bukti langsung adanya tindakan pemalsuan dokumen.
Komite juga menegaskan bahwa langkah tersebut bukan bagian dari prosedur verifikasi resmi, sehingga membuktikan bahwa FAM secara sadar mengirimkan dokumen palsu kepada FIFA dalam proses kelayakan pemain.
Pelanggaran Berat
FIFA menilai pelanggaran ini semakin serius karena pemalsuan dokumen tidak hanya melanggar regulasi FIFA, tetapi juga berpotensi membawa implikasi hukum di berbagai yurisdiksi.
Situasi ini menegaskan bahwa kasus tersebut tidak bisa dipandang remeh, mengingat manipulasi dokumen negara merupakan pelanggaran yang diatur secara ketat oleh hukum.
FIFA juga menyoroti kelemahan struktural dalam mekanisme pengawasan internal FAM. Kegagalan federasi mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab semakin memperbesar keraguan FIFA terhadap komitmen FAM dalam menerapkan prinsip akuntabilitas.
Dalam keputusan bernomor 253, Komite terkejut dan kaget karena FAM tidak mampu mengungkap jabatan maupun peran individu yang terlibat dalam pemalsuan.
Selain itu, tidak adanya tindakan disipliner seperti skorsing, pemecatan, atau pelimpahan kasus kepada otoritas domestik, membuat FIFA mempertanyakan budaya tata kelola organisasi tersebut.
Sekjen FAM Diskors, Tapi Masih Muncul di Berbagai Acara
Komite bahkan menyebut bahwa perlindungan terhadap staf yang telah mengakui kesalahan, ditambah alasan kesalahan administratif, terlihat sebagai manuver untuk mengalihkan tanggung jawab institusional demi menjaga kohesi internal.
FIFA juga mengkritik keras ketidakjelasan implementasi skorsing terhadap Sekjen FAM, Noor Azman Rahman. Meski disebut telah diskors, ia tetap terlihat menghadiri sejumlah acara resmi, termasuk kegiatan yang juga dihadiri perwakilan FIFA.
FIFA menilai kondisi ini merusak kredibilitas FAM, karena tindakan skorsing tampak lebih sebagai strategi hubungan publik ketimbang langkah disipliner yang nyata.
Dalam keputusan bernomor 255, FIFA kembali menyoroti bahwa meskipun waktu telah berlalu sejak kasus mencuat, FAM tetap belum dapat mengidentifikasi individu yang bertanggung jawab atas pemalsuan dokumen tersebut. Ketidakmampuan ini, menurut FIFA, menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas kontrol internal dan komitmen FAM terhadap integritas federasi.
Hukuman
Sebelumnya, FIFA menjatuhkan hukuman denda sebesar 350.000 franc Swiss (Rp7,2 miliar) kepada FAM setelah terbukti memalsukan dan memanipulasi dokumen tujuh pemain naturalisasi Malaysia.
Tujuh pemain naturalisasi Malaysa juga ikut getahnya dengan mendapatkan sanksi berat berupa larangan bermain selama setahun plus denda 2.000 franc Swiss (Rp41 juta).